Sejumlah perusahaan perkebunan yang terkait dengan Malaysia dan Singapura masuk dalam laporan investigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Laporan tersebut menemukan titik api di sejumlah konsesi lahan yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan itu, tetapi belum menyatakan mereka bersalah sebagai penyebab kebakaran.

Laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia serta empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura. Meski demikian, laporan tersebut tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan itu memicu kebakaran di Sumatra dan Kalimantan Barat ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia belum mengungkap identitas dan kewarganegaraan 19 perusahaan yang diselidiki terkait kebakaran yang menghanguskan 11.047 hektare lahan di tujuh provinsi.

Konsul Jenderal Indonesia di Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, menyebut pemerintah telah mengidentifikasi 57 perusahaan di delapan provinsi untuk ditindak terkait karhutla, menurut laporan The Straits Times. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengaitkan sejumlah perusahaan dengan pembakaran terbuka yang mencakup area seluas 33.514 hektare.

Pihak berwenang juga mencatat 97 laporan polisi yang melibatkan perusahaan dan sedang menyelidiki 46 tersangka, termasuk lima perusahaan. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 perusahaan, mulai dari pencabutan lima izin, penangguhan 13 izin, hingga peringatan tertulis atau perintah pemulihan kepada delapan perusahaan.

Dampak karhutla juga meluas ke negara tetangga akibat kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyatakan kesediaannya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Prabowo pada Kamis (8/10) untuk membahas kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan setelah ia meninjau persiapan penyampaian Anggaran 2027 di Kementerian Keuangan Malaysia.

“Masalah kabut asap ini memang mengkhawatirkan. Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Anwar, dikutip dari Bernama.