Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi berlangsung di sejumlah titik, mulai dari Simpang Lima, Jalan Braga, Jalan Asia-Afrika, hingga Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro. Massa membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah serta mengajak pengguna jalan membunyikan klakson sebagai bentuk protes.

Di Jalan Asia-Afrika, sekitar 16 aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dari Bandung Raya menyampaikan empat tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah menghentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat, menghentikan ekspansi perkebunan skala besar, serta menjalankan reforma agraria yang berpihak kepada masyarakat.

Massa juga meminta pemerintah membatalkan perjanjian dagang US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan upah murah, serta menekan kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok.

Saat aksi di kawasan Simpang Lima Bandung, massa turut menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menyoroti penggunaan anggaran negara, proyek militer, serta meminta anggaran kepolisian dan tentara dialihkan untuk memperkuat jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi, kekerasan aparat, kriminalisasi, serta pembatasan kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat dan memberikan rapor merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran melalui lima poin tuntutan yang disebut sebagai Panca Cipta.

Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, menjelaskan lima fokus tuntutan tersebut meliputi persoalan ekonomi, pendidikan, tindakan represif TNI-Polri, evaluasi kebijakan pemerintah, serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Di bidang ekonomi, mahasiswa menyoroti nilai tukar rupiah, kondisi pasar saham, dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Mahasiswa juga mempertanyakan kebijakan pembentukan program pendidikan baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Mereka menilai fasilitas dan sekolah yang sudah tersedia perlu dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan untuk program baru.

Melalui aksi di berbagai titik tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik dan tuntutan terkait kebijakan ekonomi, pendidikan, lingkungan, penggunaan anggaran negara, serta kebebasan demokratis selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.