JAKARTA — Aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendesak perbaikan di berbagai sektor. Mereka membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, serta keterjangkauan biaya pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, massa aksi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan publik agar dapat diakses masyarakat secara lebih adil dan terjangkau. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional.

Komite Sadar sebelumnya menghimpun aspirasi dan keresahan dari 560 responden yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Hasil penghimpunan tersebut menjadi salah satu landasan bagi aliansi dalam merumuskan isu dan tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi.

Keterlibatan responden dari berbagai daerah menunjukkan bahwa aspirasi yang dihimpun tidak hanya berkaitan dengan persoalan di Jakarta, tetapi juga mencakup beragam tantangan yang dirasakan masyarakat di wilayah lain. Meski demikian, rincian metodologi survei dan distribusi responden perlu diperhatikan untuk memahami gambaran aspirasi tersebut secara menyeluruh.

Rangkaian aksi dijadwalkan berlangsung di dua lokasi di Jakarta. Aksi simbolik direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB di Tugu Proklamasi, sedangkan demonstrasi utama dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB di kawasan Tugu Tani.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi kelompok mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi dan tuntutan terhadap arah kebijakan pemerintah. Melalui aksi tersebut, Komite Sadar mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan lingkungan, tata kelola pemerintahan, kebebasan sipil, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, respons pemerintah terhadap berbagai tuntutan tersebut akan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan publik dalam menilai pelaksanaan kebijakan selama masa pemerintahan berjalan.